Syarief Abdullah Usulkan Kemendes Selesaikan Status Desa Tertinggal
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti rendahnya pagu anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI serta Menteri Transmigrasi RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Syarief menilai besaran anggaran yang diusulkan kedua kementerian tersebut masih sangat terbatas dan berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menyasar masyarakat desa, kawasan tertinggal, dan wilayah transmigrasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya usulkan Kementerian Desa ini untuk membuat skala prioritas. Bagaimana misalnya desa yang sangat tertinggal itu bisa naik level menjadi desa maju. Kita berharap semua desa di Indonesia ini minimal menjadi desa maju. Karena kemajuan desa akan berdampak bagi kemajuan Indonesia,” ujar Syarief dalam rapat kerja tersebut.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan target pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terukur melalui penentuan skala prioritas yang jelas, terutama bagi desa-desa yang masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Syarief juga mendorong agar program-program kementerian lebih difokuskan pada upaya peningkatan status desa melalui penguatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap desa.
*AHM
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
