DPRD Kalbar Tetapkan 18 Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Pembangunan Daerah
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 18 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2026) itu turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar. Dalam penyampaiannya, Krisantus mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan perhatian yang diberikan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak air permukaan, bagi perusahaan yang ada di kalbar, pajak alat berat, dan pajak BBM juga akan terus ditingkatkan agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” ujar Krisantus dalam rapat paripurna tersebut.
Berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan infrastruktur jalan dan jembatan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan operasional Pelabuhan Kijing sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perdagangan di Kalbar.
Tak hanya itu, percepatan pengembangan dan optimalisasi Terminal Lintas Batas Entikong juga menjadi perhatian guna memperkuat aktivitas ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan di Kalimantan Barat semakin merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
