Suara Restorasi

Berita

Peristiwa

Showbiz

Adsvertiser

Foto

Video

Selasa, 02 Juni 2026

Raker Dengan Kementerian PU, Syarief Abdullah Minta Inpres Jalan Daerah Jadi Program Prioritas

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjadikan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang berlangsung di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).


Dalam rapat tersebut, Syarief menegaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.


Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten dan kota menghadapi tantangan dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kehadiran Program IJD dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.


"IJD ini bisa jadi solusi pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten dan provinsi. Karena mereka memang terkendala dengan APBD. Saya berharap IJD ini lebih besar porsinya. Selain itu, program ini masuk dalam program prioritas" Ujar Syarief.


Legislator asal Kalimantan Barat itu menjelaskan bahwa infrastruktur jalan yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang layak akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta membuka akses menuju pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.


Syarief juga menilai keberlanjutan Program IJD sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.


Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat terus memperkuat dan memperluas cakupan Program Inpres Jalan Daerah sehingga semakin banyak daerah yang memperoleh manfaat dari program tersebut.


Senin, 01 Juni 2026

PRNU Lingga Gelar Lailatul Ijtima untuk Perkuat Ukhuwah dan Syiar Keagamaan

KUBU RAYA – Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya menggelar kegiatan Lailatul Ijtima pada Senin malam Selasa (01/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman salah satu pengurus ranting Desa Lingga tersebut dihadiri oleh pengurus NU, tokoh agama, serta warga setempat.


Lailatul Ijtima merupakan agenda rutin warga Nahdliyin yang bertujuan mempererat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi wadah musyawarah dan pembinaan aswaja di tengah masyarakat.


Ketua PRNU Desa Lingga Ustadz Abdur Rosi menyampaikan bahwa kegiatan Lailatul Ijtima menjadi sarana untuk menjaga tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah sekaligus memperkuat persatuan warga. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai upaya mempererat hubungan antarwarga dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial maupun keagamaan.


Selain sebagai media silaturahmi, Lailatul Ijtima juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi organisasi dalam membahas berbagai program kerja keumatan dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama di tingkat ranting.


Melalui kegiatan tersebut, PRNU Desa Lingga berharap nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kecintaan terhadap ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin dapat terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.


Menhaj : Haji 2026 Jadi Tonggak Sejarah Baru Tata Kelola Haji

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola haji Indonesia.


Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah saat memberikan sambutan pada pelaksanaan wukuf di Arafah, Pada hari Senin (26/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jemaah haji Indonesia, Amirulhaj, Tim Pengawas DPR RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).


Dalam sambutannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam kerangka kerja Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Menurutnya, momentum ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, serta perlindungan bagi jemaah haji Indonesia.


Menhaj juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari petugas haji, pemerintah Arab Saudi, hingga berbagai unsur yang telah bekerja keras memastikan kelancaran pelayanan bagi jemaah Indonesia.


Ia berharap transformasi tata kelola haji melalui Kementerian Haji dan Umrah dapat menghadirkan layanan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.


Sumber Berita : Portal Kementerian Haji dan Umrah


Senin, 25 Mei 2026

12 Desa Di Kecamatan Sungai Kakap Terima Program Bedah Rumah Aspirasi Syarief Abdullah

KUBU RAYA – Sebanyak 12 desa di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dipastikan menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah.


Kepastian tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi program BSPS yang digelar di Kecamatan Sungai Kakap pada Senin (25/05/2026). Program ini dihadiri oleh jajaran perangkat kecamatan, desa, serta warga calon penerima bantuan.


Camat Sungai Kakap, Junaidi, S.Sos, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anggota DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie. Ia menegaskan bahwa terealisasinya bantuan ini tidak terlepas dari kawalan ketat program aspirasi legislator asal Kalimantan Barat tersebut.


“Rumah ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kenapa masuk kebutuhan dasar, karena rumah itu tempat tinggal dan membina keluarga. Atas dasar itulah pemerintah hadir memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Tapi, barang ini tidak ujug ujug datang begitu saja. Tapi ada yang memperjuangkan. Yakni Pak Syarief Abdullah,” ujar Junaidi di sela-sela kegiatan sosialisasi.


Menurut Junaidi, program BSPS merupakan salah satu program yang paling dinantikan oleh masyarakat. Rumah yang layak huni bukan sekadar tempat berteduh, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan dan kesehatan keluarga.


*AHM

Rabu, 20 Mei 2026

Sosialisasi BSPS Di Kecamatan Teluk Pakedai, Bukti Nyata Perjuangan Syarief Abdullah

Teluk Pakedai – Komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terus dibuktikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Syarief Abdullah Alkadrie. Kali ini, masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai menyambut antusias pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan di Desa Teluk Pakedai Hulu, Pada Rabu (20/05/2026).



Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan warga setempat ini menjadi bukti nyata dari perjuangan konsisten Syarief Abdullah di tingkat pusat untuk membawa dampak langsung bagi masyarakat bawah, khususnya warga miskin agar dapat memiliki rumah yang layak huni.


Program BSPS, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah, merupakan salah satu program strategis yang terus dikawal oleh Syarief Abdullah. Melalui dana aspirasinya, program ini disalurkan khusus untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperbaiki kualitas rumah mereka, baik dari segi bangunan, kelayakan, kecukupan luas, maupun dari aspek kesehatan.


Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada H. Syarief Abdullah Alkadrie. Menurutnya, penambahan alokasi kuota bantuan bedah rumah di desanya merupakan bukti nyata perjuangan Syarief Abdullah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga yang selama ini mendambakan perbaikan tempat tinggal.


*AHM


Selasa, 19 Mei 2026

MTs Nahdlatul Athfal Sukses Jalani Proses Akreditasi Sekolah

Kubu Raya – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nahdlatul Athfal sukses menjalani proses akreditasi sekolah yang berlangsung selama dua hari, sejak 18 hingga 19 Mei 2026. Kegiatan akreditasi tersebut dilaksanakan di lingkungan MTs Nahdlatul Athfal Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Foto Bersama Semua Guru dan Tim Asesor


Pelaksanaan akreditasi berjalan lancar dengan melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari tenaga pendidik, komite, wali siswa, hingga peserta didik. Proses ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah.


Kepala MTs Nahdlatul Athfal, Muhammad Pagi, S.Pd menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan akreditasi sekolah tersebut.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Asesor, seluruh guru, operator, komite sekolah, orang tua, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh selama proses akreditasi berlangsung,” ujarnya.


Ia berharap, melalui kegiatan akreditasi ini, MTs Nahdlatul Athfal dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik.


*AHM

Selasa, 12 Mei 2026

DPRD Kalbar Tetapkan 18 Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Pembangunan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 18 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.



Paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2026) itu turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar. Dalam penyampaiannya, Krisantus mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan perhatian yang diberikan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025.


Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.


“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak air permukaan, bagi perusahaan yang ada di kalbar, pajak alat berat, dan pajak BBM juga akan terus ditingkatkan agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” ujar Krisantus dalam rapat paripurna tersebut.


Berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan infrastruktur jalan dan jembatan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga penguatan ketahanan pangan.


Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan operasional Pelabuhan Kijing sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas perdagangan di Kalbar.


Tak hanya itu, percepatan pengembangan dan optimalisasi Terminal Lintas Batas Entikong juga menjadi perhatian guna memperkuat aktivitas ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.


DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan di Kalimantan Barat semakin merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.


Adsvertiser

Berita

Gaya Hidup

Inspirasi